header

 

Written by Fajar Reza on . Hits: 28

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

 

Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN

  1. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  2. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979Tentang Daftar Riwayat Hidup
  3. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
  4. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  6. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  8. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
  11. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
  3. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  4. UU No. 1 Tahun 1971Tentang Pokok Pokok Kearsipan
  5. Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004Tentang Pedoman Kearsipan
  6. Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Memberlakukan Buku I
  7. PP No. 38 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
  8. Perpres No. 70 Tahun 2012Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
  9. PMK No. 33/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
  10. Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
  11. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001Tentang Sewa Rumah Negara
  12. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
  13. PMK No. 244/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
  14. PMK No. 138/PMK.06/2010Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara


DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

  1. UU No. 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
  2. UU No. 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
  3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
  9. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
  10. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007Tentang Tentang Bagan Akun Standar
  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009Tentang Perencanaan Kas
  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
  15. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
  17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
  18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
  19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
  23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
  24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan
  25. Pertanggungjawaban BendaharaPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
  26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
  27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
  28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
  29. Uu No 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
  30. Uu No 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
  31. Uu No 15 Tahun 2004Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
  32. Pp No 24 Tahun 2005Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  33. PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boroko

Jln. Trans Sulawesi, Desa Bolangitang, Kec. Bolangitang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara-Sulawesi Utara

Telp : 0434-2606867
Fax :  0434-2606867

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Boroko@2021